tugas mini riset

TUGAS “MINI RISET BIAYA PENDIDIKAN GRATIS DI SD MUHAMMADIYAH 15 SUMBER SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017” Disusun Guna Mememenuhi Tugas Kuliah “Perencanaan dan Kebijakan Biaya Pendidikan” Dosen Pengampu: Dr. Suyatmini DISUSUN OLEH : YOSI ANTYANINGRUM (Q100160073 / IA) PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2016   KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telh melimphkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mini Riset Biaya Pendidikan Gratis Di Sd Muhammadiyah 15 Sumber Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017” dengan baik. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan mini riset ini tanpa bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 1. Dr. Suyatmini selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Biaya Pendidikan, atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan arahan dan petunjuk serta saran sehingga dapat terselesaikan mini riset ini. 2. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, mudah mudahan apa yang diberikan selama ini mendapatkan pahala dari Allah SWT Semoga bantuan dan amal yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan penulis demi kesempurnaan mini riset ini. Semoga mini riset ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum Wr. Wb Surakarta, Februari 2016 Penulis   DAFTAR ISI KATA PENGANTAR x DAFTAR ISI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 3 C. Tujuan Penelitian 4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6 A. Kajian Teori 6 1. Konsep Pembiayaan Pendidikan 52 2. Biaya Pendidikan 52 3. Dampak Mahalnya Biaya Pendidikan 52 4. Pendidikan Gratis 52 B. Metode 52 1. Tempat Penelitian 52 2. Waktu Penelitian 52 BAB III HASIL PENELITIAN 24 A. Hasil Penelitian Mini Riset 52 BAB IV PENUTUP 52 A. Simpulan 52 B. Saran 53 DAFTAR PUSTAKA 54 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Administrasi biaya pendidikan di sekolah dipegang oleh seorang bendahara yang bertanggungjawab membagi biaya pendidikan yang didapatkan dari pemerintah maupun dari sumbangan dan majlis. Dalam administrasi pendidikan hal yang sangat penting juga yang tidak bisa di hilangkan adalah hal pembiayaan pendidikan. Pembiayaan sangat berkaitan sekali dengan uang. ini jelas tidak bisa dihindari mengingat pendidikan merupakan benda ekonomi yang langka, dan uang merupakan salah satu yang perlu dikorbankan untuk mendapatkanya.Uang dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang. Salah satu reformasi kebijakan pendidikan yang sedang digembor-gemborkan saat ini beberapa tahun terakhir adalah biaya pendidikan gratis. Penghapusan biaya sekolah di negara-negara maju di mana murid dan orang tua telah dibebaskan untuk biaya tersebut. Sejalan dengan tujuan Pendidikan untuk Semua (PUS), organisasi internasional dan pemerintah nasional di negara-negara Afrika Sub-Sahara telah bergabung bersama untuk meningkatkan akses ke sekolah dengan penghapusan biaya dan kontribusi wajib lainnya. Logika untuk perubahan kebijakan jelas: Jika biaya sekolah terlalu tinggi, orang tua miskin tidak akan mengirim anak-anak mereka ke sekolah; Oleh karena itu, penghapusan biaya wajib akan menurunkan biaya pendidikan dan meningkatkan jumlah anak di sekolah. Memang, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghapusan baru-baru ini biaya sekolah di Afrika Timur adalah alasan untuk peningkatan pesat dalam pendaftaran sekolah dasar (Glewwe & Zhao, 2005; Dana Moneter Internasional dan Asosiasi Pembangunan Internasional [IMF & IDA], 2001, 2004 ). EFA juga telah digembar-gemborkan era baru bagi pendidikan anak perempuan di Afrika, dengan perhatian global diarahkan menebus kesenjangan gender dalam pendaftaran dan pencapaian melalui penurunan biaya sekolah terkait dan mekanisme lainnya (Bloch, Beoku-Betts, & Tabachnick, 1998; Sarnoff 1999). Kebijakan pendidikan gratis jelas tidak membebankan kekurangan biaya tersebut kepada masyarakat (orang tua). Alternatifnya hanya dua, yaitu dipenuhi oleh pemerintah (pemda) atau dibiarkan tanpa satu pihak pun yang menutupnya. Jika pemda yang akan menutup kekurangan biaya di sekolah berarti diperlukan alokasi APBD sesuai dengan jumlah murid. Sebagai gambaran, selisih antara biaya satuan dan BOS adalah Rp 15.000 dan di suatu kabupaten terdapat 200.000 murid SD maka diperlukan tambahan APBD senilai Rp 3 miliar untuk tingkat SD saja. Semakin besar selisih antara BOS dengan biaya satuan dan semakin besar jumlah murid di suatu daerah semakin besar alokasi APBD yang diperlukan. Jika pemda tidak mau (atau tidak mampu) mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan tetap konsisten dengan kebijakan pendidikan gratis, itu artinya sekolah dibiarkan untuk beroperasi dengan dana yang lebih rendah dari kebutuhannya. Berarti pula sekolah tidak akan mampu memberikan pelayanan kepada siswa sesuai standar. Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai “model” kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. Pertama, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, kemudian menggratiskan pendidikan. SD Muhammadiyah 15 Sumber Surakarta merupakan SD dengan jumlah peserta didik yang bisa dikatakan sedikit karena hanya terbatas dikisaran 100 anak. Orang tua atau wali murid di SD ini sebagian besar meruk]pakan kalangan menengah kebawah, sehingga ntuk maslah biaya sedikit terhambat. Oleh karena itu operasional dana BOS dan bantuan dari luar sangat diperlukan adanya perhatian tersendiri. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya mogok sekolah karena masalah biaya. Dana Operasional BOS dan dari seumber pendapatan lain di SD Muhammadiyah 15 Surakarta masih mengalami kekurangan karena selain untuk operasional kegiatan siswa juga digunakan untuk membayar karyawan atau guru yang mengajar di SD tersebut. Suatu sekolah memiliki tenaga kependidikan yang berkualitas dengan jumlah yang mememnuhi memerlukan biaya untuk penggajian, pelatihan serta kegiatan peningkatan kualitas mutu pendidik. Selain itu untu memajukan kualitas pendidikan di SD Muhammadiyah 15 Sumber Surakarta juga memerlukan sarana dan rasarana yang memadai. Oleh karena itu manajemen Pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi daan karakteristik pendidikan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas , maka dapat ditarik rumusan masalah “Bagaimana implementasi biaaya pendidikan gratis di SD Muhammadiyah 15 Sumber Surakarta?” C. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari mini riset ini adalah untuk mengetahui implementasi biaya pendidikan gratis di SD Muhammadiyah 15 Sumber Surakarta.   BAB II LANDASAN TEORI A. Kajian Teori 1. Konsep Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan[1]. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan pendidikan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Thomas John (1958:20) juga mengungkapkan dalam konsep pendidikan sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait didalamnya yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan. Dalam “George Psacharopoulus” C. Benson mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber-sumber agar pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Ada tiga kriteria yang digunakan untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan yaitu (1) adekuasi (kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk layanan pendidikan, (2) efisiensi dalam distribusi sumber pendidikan, dan (3) pemerataan dalam distribusi sumber-sumber pendidikan. Dalam beberapa literatur ekonomi pendidikan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan lebih mengacu kepada pada pembiayaan formal yaitu sekolah, hal ini tentu memerlukan pembatasan mengenai pendidikan, sebab kalau tidak maka pembiayaan pendidikan mesti juga mencakup pendidikan nonformal, padahal jalur pendidikan ini sulit ditata dengan prinsip manajemen modern. Untuk ini pada makalah ini pembiayaan pendidikan dipandang sebagai pembiayaan pendidikan formal. Menurut levin (1987), pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah diberbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekola ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pemerintah, serta administrasi sekolah. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekusensinya terhadap pembiayaan pendidikan yakni: a. Keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidik dapat disediakan b. Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik c. Keputusan tentang siapa yang akan membayar baiaya pendidikan d. Keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah Dalam kajian ini hal yang perlu diperhatikan adalah adanya keterlibatan uang dalam pendidikan, dimana hal ini jelas tidak bisa dihindari mengingat pendidikan merupakan benda ekonomi yang langka, dan uang merupakan salah satu yang perlu dikorbankan untuk mendapatkanya. Oleh karena itu, masalah pembiayaan pendidikanpun tidak terlepas dari kajian tentang uang/ dana berkaitan dengan perolehanya serta pengunaanya dalam suatu proses pendidikan (sekolah). 2. Biaya Pendidikan Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.[4] Biaya pendidikan tidak sama dengan pengeluaran pendidikan, karena pertama belanja pendidikan mencakup tidak hanya pengeluaran untuk kegiatan rutin (seperti pembayaran untuk layanan guru yang diberikan selama waktu tertentu) namun juga pengeluaran pembangunan dengan istilah “kapital/modal” seperti: pengeluaran untuk bangunan dan perlengkapan, perbaikan dan renovasi bangunan tua dan lain-lain. Jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori sebagai berikut: a. Biaya langsung (direct cost) Biaya pendidikan langsung (direct cost) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga sekolah. Biaya langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PBM, Penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan. Kebanyakan biaya langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem sekolah sendiri, dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor. Keperluan lain yang dikeluarkan seperti untuk keperluan antara lain: 1) Biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan,belajar, alat peraga, bahan laboratorium, pakaian praktik. 2) Biaya transportasi/angkutan sekolah. 3) Biaya buku pegangan guru dan buku di perpustakaan. 4) Biaya UKS dan biaya penyelenggaraan counseling. 5) Biaya mendatangkan guru tembahan/ narasumber. b. Biaya tidak langsung (indirect cost) Biaya tidak langsung (indirect cost), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikanya. Misalnya ongkos angutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan. c. Private cost Private cost merupakan keluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga, atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Mislanya keluarga membayar guru les private supaya anaknya pandai bahasa inggris dan matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak pandai menggunkan komputer. d. Social cost Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan belajar. Biaya ini yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud partisipasinya dalam pemyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orang tua saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, orang tua dan masyarakat. Biaya dari masyarakat indonesia di indonesia sebelum anggaran pendidikan sebesar 20 %, biasanya/ pernah dikeluarkan melalui BP3/ SPP dan melalui komite sekolah. Namun sekarang untuk pendidikan dasar ( SD dan SMP ) pemerintah melarang ada biaya tembahan selain yang dikeluarkan pemerintah, mengingat besarnya anggaran pendidikan 20% dianggap telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan sekolah. Anggaran biaya pendidikan yang 20% sudah termasuk partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan karena biaya ini berasal dari pajak yang dipungut pemerintah untuk pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan pendidikan (school tax). Biaya belajar yang dikeluarkan oleh siswa diberbagai tingkat pendidikan tidak selalu seragam tergantung pada jenis pendidikan seperti PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, apabila dihitung biasanya meliputi: a. Iuran siswa. b. Biaya satuan kredit semester (SKS) persemester intra dan ekstra. c. Biaya perlatan, Seperti buku paket dan lain-lain. d. Pengeluaran pribadi. e. Biaya yang hilang atau pendapatan yang semestinya diperoleh bila tidak sekolah. f. Bunga kumulatif tahunan (deflasi) biasanya sebesar 4% terhadap jumlah semua angka pengeluaran tersebut. Biaya mutu sekolah khususnya sekolah dasar, secara keseluruhan dapat tergambarkan oleh hasil penelitian untuk peningkatan mutu SD. Artinya secara sungguh-sungguh sekolah dikelola supaya pelaksanaan pendidikan bukan hanya berjalan apa adanya tetapi setiap uang yang dikeluarkan dikaitkan kepada perbaikan pembelajaran. Sambil belanja rutin untuk pembelajaran dikeluarkan, pengeluaran juga terkait pada usaha perbaikan layanan mutu mengajar. Berdasrkan hasil studi terhadap SD dikota Bandung yang dilakukan oleh Nanang Fatah (1999:4), biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kulaitas pendidikan terdiri dari biaya untuk: a. Gaji/ Kesejateraan pegawai b. Pembinaan Profesi Guru c. Pengadaan Alat Pelajaran d. Pengadaan bahan e. Perawatan f. Pengadaan sarana kelas g. Pengadaan sarana sekolah h. Pembinaan siswa i. Pengelolaan sekolah. 3. Dampak Mahalnya Biaya Pendidikan Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah: a. Lemahnya Sumber Daya Manusia Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) DI Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia. b. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi, di negara afrika yang mayoritas pendudukya menengah kebawahpun sedang mengupayakan pendidikan gratis untuk meningkatkan taraf ekonomi negara-negara yang ada di sana agar terhindar dari keboohan dan untuk memperbaiki kualitas hidup. c. Kurangnya Kaesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Pada jenjang pendidikan tinggi, peran pendidikan sangat sentral dalam menghasilkan output-output yang akan berkontribusi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pentingnya kesehatan bagi kesejahteraan bangsa. 4. Pendidikan Gratis Salah satu reformasi kebijakan pendidikan yang paling banyak digembar-gemborkan dari beberapa tahun terakhir yaitu penghapusan biaya sekolah dasar di negara-negara di mana murid dan orang tua bebas dari biaya tersebut. Sejalan dengan tujuan Pendidikan untuk Semua (PUS), organisasi internasional dan pemerintah nasional di banyak negara Afrika Sub-Sahara telah bergabung bersama untuk meningkatkan akses ke sekolah dengan penghapusan biaya dan kontribusi wajib lainnya. Logika untuk perubahan kebijakan jelas: Jika biaya sekolah terlalu tinggi, orang tua miskin tidak akan mengirim anak-anak mereka ke sekolah; Oleh karena itu, penghapusan biaya akan menurunkan biaya pendidikan dan meningkatkan jumlah anak di sekolah. Memang, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghapusan biaya sekolah baru-baru ini di Afrika Timur adalah alasan untuk peningkatan pendaftaran sekolah dasar (Glewwe & Zhao, 2005; Dana Moneter Internasional dan Asosiasi Pembangunan Internasional [IMF & IDA], 2001, 2004 ). EFA juga telah digembar-gemborkan pada era baru bagi pendidikan anak perempuan di Afrika, dengan perhatian global diarahkan menebus kesenjangan gender dalam pendaftaran dan pencapaian melalui penurunan biaya sekolah terkait dan mekanisme lainnya (Bloch, Beoku-Betts, & Tabachnick, 1998; Sarnoff 1999). Namun bagaimana jika biaya hanya sebagian kecil dari biaya kepada orang tua untuk mengirim anak-anak mereka-laki dan perempuan-ke sekolah? Bagaimana jika sekolah tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri tanpa -contributionsi dari orang tua karena pemerintah tidak menepati janji keuangan mereka? Bagaimana jika kebijakan untuk menghapuskan biaya dan biaya lainnya memuaskan stakeholders internasional tetapi tidak secara signifikan mengurangi beban keuangan sekolah pada keluarga, sehingga mengharuskan tenaga kerja anak-anak di rumah tangga miskin?. Beberapa pertanyaan yang picik tentang hubungan antara biaya sekolah dan pendidikan dasar, dan antara kebijakan dan praktek, dieksplorasi dalam Rencana Pendidikan Dasar Pembangunan (PEDP) di Republik Tanzania. Kami menganggap kebijakan bagaimana pendidikan di negara-negara yang dililit utang, seperti Tanzania, dibentuk oleh konfigurasi internasional dan nasional kekuasaan yang tercermin dalam wacana kebijakan dan kebijakan Biaya Gratis Primer, Tanzania. B. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertempat di SD Muhammadiyah 15 Sumber, Surakarta. 2. Waktu penelitian Waktu penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian dari dimulainya penelitian hingga diakhiri. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016.   BAB III HASIL PENELITIAN A. Hasil Penelitian Mini Riset Biaya pendidikan gratis di SD Muhammadiyah surakarta memang masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya akan tetapi dalam hal biaya sekolah sangat mengupayakan seminimal mungkin menarik biaya dari orang tua atau wali siswa. Untuk biaya gratis 100% memang mustahil namun disekolah ini merupakan sekolah yang sangat beruntung karena selain dari dana BOS yang sebenarnya masih sangat kurang sekolah juga mendapat kucuran dana dari pihak luar. Banyak siswa SD Muhammadiyah mengkuti program yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga biaya pendidikannnya dibantu dari biaya tersebut. Administrasi biaya pendidikan dipegang oleh bendahara BOS, bendahara bos disini juga menghendel pemasukan dari siswa yang mendapat bantuan dari pemerintah selain BOS. Seharusnya biaya tersebut bisa iambil sendiri oleh orang tua siswa akan tetapi untuk mempermudah pencairan maka dibantu oleh pihak sekolah. Hal ini juga sebagai tindak lanjut agar dana tersebut benar untuk kepentingan biaya pendidikan anak didik. Penerimaan dana bantuan dari luar membantu sekolah dalam mencanangkan program sekolah gratis walaupun pada kenyataanya sekolah belum bisa benar-benar menggratiskan secara menyeluruh, akan tetapi setidaknya bisa mngurangi penarikan kepada wali murid. Orang tua atau wali murid di SD Muhammadiyah 15 Surakarta tergolong pada tingkat ekonomi menengah kebawah sehingga untuk maslaah biaya pendidikan jika ada iuran-iuran maka kan sangat sulit. Disini guru ataubendahara harus bisa memanejemen keungan yang masuk agar bisa dibagi-bagi di berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pleh sekolah. Sekolah masih memungut dana BP3 hal ini dikarenakan masih banyak tanggungan yang harus diselesaikan demi menunjang mutu dan kualitas pendidikan dan lulusan dari SD Muhammadiyah 15 ini dapat bersaing didunia nyata. Pungutan BP3 digunakan untuk jam tambahan atau les. Karena untuk biaya LKS dan buku ciri khusus dari majlis tidak bisa jika hanya mengandalkan dana BOS karena dana tersebut terbatas pada jumlah dan hanya bisa memnuhi kebutuhan siswa sedikit sementara masih banyak kebutuhan yang lainnya. Memang masih ada dana dari luar akan baik dari majelis maupun dari pihak luar yaitu pihak donatur yang memang rutin memberikan dana ke SD dengan tujuan membantu siswa yang tidak mampu agar tetap sekolah. Manajemen keuangan yang ada disekolah ini disesuaikan sedemikian rupa dengan memperhatikan tingkat ekonomi wali murid. Tingkat ekonomi menengah tidak begitu keberatan ketika diminta iuran untuk beli buku pelajaran maupun buku ciri khusus agama dan buku buku yang lainya. Akan tetapi semua itu berbanding terbalik dengan wali murid yang masih rendah pendapatannya, sudah bisa dipastikan saat pengambilan raport baik raport UTS maupun UAS tetap saja memerlukan perhatian khusus karena untuk biaya hidup saja masih kurang. Orang akan selalu bertanya, apa dasar pijak atas setiap kebijakan dunia pendidikan tersebut? Jawaban sebenarnya sangatlah sederhana dan sudah ada sejak negara dan bangsa ini didirikan oleh para bapak bangsa. Semuanya beranjak dan berpangkal dari amanah yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, tentang kewajiban negara di dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsanya. Sedangkan dari sisi kebijakan yang bersifat operasional di lapangan, semua beranjak dari pengalaman empiris atas carut-marutnya dunia pendidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya tidaklah ada yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana di dalam mewujudkan bangunan peradaban yang bernama pendidikan itu. Kalaupun kemudian harus dinyatakan ada hal-hal yang luar biasa di dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana, itu tidak lebih dari sebuah kemauan atau komitmen dari setiap warga masyarakat Kabupaten Jembrana di dalam usaha mencerdaskan dirinya sendiri, sehingga terbebas dari penyakit kronis bangsa yang bernama kebodohan dan keterbelakangan itu. Jadi dukungan setiap komponen masyarakat atas setiap program pembangunan di bidang pendidikan adalah merupakan modal dasar yang tidak ternilai haganya. Sehingga, dengan dukungan penuh dari setiap komponen masyarakat itu, partisipasi masyarakat di dalam ikut membangun peradaban pendidikan bergerak secara otomatis. Jika Afrika biaya pendidikan gratis bisa berjalan dengan lancar dikarenakan segala hal yang dibutuhkan sudah dipenuhi oleh pemerintah dan sarana prasarana juga sudah memadai. Banyak relawan yang ikut serta membantu mengembangkan pendidikan disana hal itu dikarenakan ada cita-cita yang ingin digapai berupa penuntasan hidup miskin karena dianggap dengan adibekali pendidikan yang memadai maka negara-negara di benua Afrika diharapkan tuntas dari kemiskinan karena SDM sudah memiiki bekal untuk berusaha. Sementara disini kemajuan pendidikan masih terbengkalai dengan dana yang kurang memadai padahal perkembangan jaman sudah semakin maju pesat. Jika tidak diimbangi maka tidak akan jauh berbeda dengan keadaan saat ini pendidikan masih kurang dan tingkat kemiskinan semakin menghujam. Jika semua warga masyarakat beranggapan bahwa pendidikan itu penting maka tingkat kemiskinan akan berkurang karena orang yang berpendidikan akan memiliki pemikiran yang kritis dalam menanggapi kemajuan jaman. SD Muhammadiyah 15 Sumber Surakarta masih dalam proses bagaimana agar siswa itu atau wali murid tidak merasa keberatan untuk menyekolahkan anaknya di sini dengan berbagai bantuan. Baik itu bantuan dari pemerintah, majelis maupun dari perorangan yang peduli akan kemajuan pendidikan dan demi menyelamatkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.   BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Biaya pendidikan gratis di Sekolah Dasar masih dalam proses wacana dan baru direalisasikan sebagian. Keadaan demikian sejalan dengan kebutuhan yang semakin banyak dan minimnya anggaran baik dari pemerintah maupun dari majelis muhammadiyah. Pengeluaran yang dibutuhkan sebagai sekolah swasta yang berdiri dibawah naungan Muhammmadiyah maka secara langsung harus ada pelajaran ciri khusus yang mencirikan bahwa SD ini merukpakan SD Muhammadiyah. Ciri khusus itu berupa pelajaran agama dengan demikian anggaran untuk pembelian buku bertambah untuk melengkapi buku aqidah, akhlak, fiqih, al-qur;an dan hadist. Dengan demikian siswa masih dipungut biaya tambahan untuk membeli perlengkapan tersebut. B. Saran Pendidikan gratis akan terealisasikan jika biaya yang dianggarkan oleh pemerintah disesuaikan dengan keadaan dilapangan. Baik itu pelengkapan buku sarana dan prasarana maupun media belajar. Sehingga dalam mensukseskan wajib belajar bisa terealisasikan tanpa hambatan bagi keluarga yang kurang mampu khususnya.   DAFTAR PUSTAKA Anwar Arifin.Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang SISDIKNAS.Jakarta:Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag.2003 Fattah, Nannang. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan.Bandung: PT.Re[maja Rosdakarya.2004 Kemdiknas. (2010). Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu. Koswara, E. (2010). Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif. http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan-manajemen-keuangan sekolah.html. Diakses tanggal 28 Oktober 2016 pada pukul 19.28 WIB. Mulyasa, E. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Vavrus, Frances. 2009 ”The Cost of a ‘Free’ Primary Education in Tanzania”.Teachers College, Columbia University – New York, NY USA Goodiel Moshi Independent Researcher, Tanzania Vol.2 No 1 .